Kemenkes RI Setujui Pengajuan PSBB Palembang dan PSBB Prabumulih

Prngajuan PSBB Palembang dan PSBB Prabumulih disetujui Menteri Keseharan RI, Terawan, Selasa (12/5/2020)

Penulis: Nisyah
Editor: Ahmad Nurrosikin
Sripoku.com
Kemenkes RI Setujui Pengajuan PSBB Palembang dan PSBB Prabumuli 

Kemenkes RI Setujui Pengajuan PSBB Palembang dan PSBB Prabumulih

Laporan Wartawan Wiki Sriwijaya Post, Chairul Nisyah

SRIPOWIKI.COM, PALEMBANG - Mentri Kesehatan Republik Indonesia, Terawan akhirnya menyetujui pengajuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Palembang dan PSBB Prabumulih, Selasa (12/5/2020).

Penetapan PSBB Palembang sesuai keputusan Menteri Kesehatan RI nomor HK.01.07/MENKES/307/2020.

Kemenkes RI Setujui Pengajuan PSBB Palembang dan PSBB Prabumuli
Kemenkes RI Setujui Pengajuan PSBB Palembang dan PSBB Prabumuli (Sripoku.com)

Melansir dari laman Sripoku.com, PSBB Palembang dan PSBB Prabumulih akan dimulai pada Minggu ini setelah ditandatangani Gubernur Sumsel.

"Saya akan instruksikan Wali Kota menyusun Peraturan Kepala Daerah (Perkada)," kata Gubernur Sumsel Herman Deru

"Misal sesuai kebutuhan pemkot harus gencar mentraking cikal bakal awal kasus Virus Corona di Sumsel, terus melaksanakan pengambilan tes swab artinya pemeriksaan traking dengan segera, nanti Pemprov akan prioritaskan hasil tes swab yang dikirim dari daerah PSBB," ungkapmya.

Gubernur Herman Deru mengaku sejak pihaknya aktif dalam proses tes swab kasus positif Virus Corona di Sumsel melonjak.

Berstatus OTG, Ibu dari Pasien Covid-19 di Prabumulih Meninggal Dunia

Kantor Gubernur Sumatera Selatan

Bersiap Hadapi PSBB, Gugus Tugas Covid-19 Palembang Lakukan Sosialisasi di Berapa Titik Lokasi

Virus Corona

Herman Deru juga mempersilakan Wali Kota dalam membuat Perkada di masing-masing daerah untuk mengatur sanksi bagi warga yang melanggar aturan PSBB.

"Sanksi antara PSBB Palembang dengan PSBB Prabumulih artinya tidak harus sama, kemudian bagi warga Palembang dan Prabumulih yang berada di daerah lainnya juga akan dikonsultasikan ke biro hukum," kata dia.

Gubernur juga mengingatkan dalam membuat Perkada jangan sampai bertentangan dengan aturan pemerintah pusat.

Sumber: Sriwijaya Post

Ikuti kami di

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved